Bivitri Susanti Minta Warga Tak Termakan Narasi pemilihan Tidak Bisa Diulang

Bivitri Susanti Minta Warga Tak Termakan Narasi pemilihan Tidak Bisa Diulang

Pembaca – JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menghadirkan publik untuk cerdas di membaca perkembangan hukum. Bivitri memohonkan penduduk tidaklah termakan narasi yang tersebut menyebutkan pilpres tidaklah bisa jadi diulang.

“Jangan terkunci oleh supaya war advokat di area MK yang digunakan mulai menyatakan enggak mungkin saja KPU segera pilpres ulang. Kalau saya, ya, kalau berbicara keadilan substantif itu, janganlah kita dikerangkeng duluan oleh asumsi-asumsi,” kata Bivitri pada acara diskusi bertajuk Arah Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2024 dalam Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Ibukota Pusat, Awal Minggu (1/4/2024).

“Kita bicara bukanlah enam minggu enam hari, lho, teman-teman. Enam bulan lagi, kok, 20 Oktober. Enggak ada yang dimaksud mau presiden diperpanjang, enggak ada, tetap memperlihatkan 20 Oktober kita akan melantik presiden baru. Enam bulan itu waktu yang cukup,” sambung Bivitri pada diskusi yang digunakan dihadiri juga oleh Guru Besar Sektor Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemudian Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Bivitri menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 terkesan mengkerangkeng para pihak agar kebenaran substansif tiada terkuak. Menurutnya, hukum acara yang dimaksud ketika ini sulit bagi para pihak pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memaparkan adanya kecurangan yang digunakan terstruktur, sistematis, dan juga masif (TSM).

“Menurut saya, kalau Mahkamah Konstitusi masih dikerangkeng oleh hukum acara, yang sebenarnya membatasi pencarian keadilan yang dimaksud substantif, maka jawabannya tidak,” kata Bivitri.

Bivitri mengetahui para pihak yang mana menggugat, yakni paslon urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sedang mencari keadilan. Bivitri juga merasakan adanya kejahatan Pilpres 2024 yang digunakan bersifat TSM. Hukum acara yang digunakan ada pada MK ketika ini semakin sulit bagi para pihak untuk membuktikan itu.

“Jeruji itu salah satunya adalah waktu, pembatasan waktu. Yang implikasinya untuk pembatasan jumlah agregat saksi, cari saksi diperiksa. Jadi, banyak implikasinya,” jelas dia.

Menurut dia, sidang sengketa Pilpres 2024 cuma 14 hari, sedangkan untuk pileg 30 hari kerja. Dia mengingatkan pada Pilpres 2019, Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan juga Wakil Presiden sampai subuh.