Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Harun Masiku adalah Korban

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Harun Masiku adalah Korban

Pembaca – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan Harun Masiku , buron perkara dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024, sebagai korban. Menurutnya, Harun miliki hak konstitusi yang sudah ada diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Hasto menjelaskan MA telah memutuskan bahwa Harun mempunyai hak untuk menjadi anggota PAW DPR RI 2019-2024 akibat seharusnya mendapatkan pelimpahan ucapan dari PDIP berdasarkan kebijakan partai. Hasto mengatakan, hal ini berdasarkan situasi adanya caleg PDIP pada waktu itu yang dimaksud meninggal dunia.

“Akan tetapi, di proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud memohonkan imbalan, lalu beliau tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap,” katanya, Akhir Pekan (17/3/2024).

Hasto melanjutkan, proses pengungkapan dugaan perkara suap itu dimaksudkan agar adanya skenario yang tersebut mengaitkan dengan dirinya. Hal ini dijelaskan Hasto lantaran adanya kompleksitas pemilu, sehingga pihak-pihak yang digunakan secara hukum mempunyai kebenaran, diperas agar dapat dimuluskan untuk menjadi anggota legislatif.

“Tetapi sebenarnya perkara itu proses untuk mengaitkan dengan saya, padahal telah ada tiga orang yang tersebut menjalani hukuman perbuatan pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga merekan yang mana mempunyai kebenaran secara hukum pun masih sanggup diperas agar menjadi anggota legislatif,” katanya.

Saat mendengarkan fakta persidangan, Harun Masiku memberikan dana untuk oknum KPU, dirinya sontak naik pitam, sehingga menegur buronan tersebut. Bak nasi telah menjadi bubur, kegelisahan Hasto ternyata terbukti bahwa kader PDIP itu pada waktu ini menjadi terduga pada persoalan hukum penyuapan.

“Ini terbukti persoalan hukum Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen lalu upaya menggunakan instrumen hukum untuk berusaha mencapai saya. Saya telah menjelaskan di dalam pengadilan lalu tak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya,” kata Hasto.

Hasto mengungkapkan ketika dirinya mengungkap kecurangan pemilihan 2009, maka muncul intimidasi termasuk persoalan hukum Harun Masiku. Kasus Harun menjadi ‘musiman’ dikarenakan dirinya mempersoalkan dugaan kecurangan pemilihan raya 2024, menyalahkan Presiden Jokowi lalu gerbong parpol pengusung paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Untuk diketahui, Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang mana menjadi buron persoalan hukum dugaan suap mantan KPU, Wahyu Setiawan. Dia ditetapkan sebagai terdakwa berhadapan dengan persoalan hukum yang dimaksud sejak 2020 dengan dengan 3 orang lainnya. Namun, hingga ketika ini, beliau tak kunjung ditangkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Harun ke di daftar buronan pada 29 Januari 2020, kemudian pada 30 Juli 2021, namanya masuk ke di daftar buronan dunia dan juga masuk pada daftar Red Notice Polisi Internasional (Interpol).